Kita sering tidak menyadari bahwa teknis fasilitasi seseorang merupakan faktor kunci keberhasilan (dan kegagalan) suatu program berbasis masyarakat yang menjadi trend program-program yang berasal dari funding asing-belakangan ini. Karena itulah masih banyak “penguasa program” yang dalam proses perekrutan pendamping masyarakatnya (Fasilitator, Tenaga Ahli dll) lebih menekankan pada persyaratan administratif di atas kertas dalam seleksi, seperti nilai IPK dan kemampuan teoritis – daripada kemampuan seni memfasilitasi dan latar belakang ilmunya. Dan dalam program pemberdayaan semisal PNPM, RE-KOMPAK, P2DTK, CWSH dan sejenisnya, semua person yang ada di dalamnya punya peran dan kewajiban untuk “memberdayakan” kelompok sasarannya. Artinya tugas mensosialisasikan informasi dan program bukan hanya tanggung jawab Fasilitator Sosial dan tenaga sejenis di atasnya. Inilah konsekuensi moral bagi mereka yang berkecimpung di dalamnya, karena ketika kita berhadapan dengan masalah pasokan informasi dan pemahaman program pada kelompok sasarannya (masyarakat), tentu tidak mungkin “Sang Fasos” pontang-panting ke lokasi kejadian, sementara yang lain menuding ini tugas Fasos, tanpa menyadari kelemahan dirinya dalam hal memfasilitasi – padahal kendaraan yang dipakai ialah “program berbasis komunitas” yang tolok ukur keberhasilannya bukan hanya wujud fisik sarana-prasarana.
Dalam sejumlah pertemuan warga kerap ditemukan beberapa peserta cenderung mendominasi diskusi, seakan dirinya paling tahu dan seolah peserta lain (bahkan fasilitatornya sendiri) tidak lebih pintar dari dirinya. Berdasarkan sejumlah pengalaman dan pengamatan, mereka ini umumnya adalah para petugas pemerintahan, tetua adat & tokoh masyarakat lain (khususnya pria), orang yang (dianggap) berpendidikan di lokasi itu, orang kota, dan sejumlah peserta lain yang merasa cukup memiliki suara semisal orang yang posisinya di atas fasilitator (Konsultan Kabupaten/Kota/Propinsi bahkan konsultan pusat). Jangan dilupakan pula para penentu kebijakan dan pemberi donor yang kebetulan datang ke lokasi program, seringkali mereka itu seolah penentu inti dalam program itu – padahal disana berbicara tentang kearifan local, belum tentu semua lokasi memerlukan penanganan sama. Dalam sebuah studi terhadap program penanggulangan kemiskinan di Vietnam menunjukkan bahwa orang-orang tersebut di atas umumnya tidak dapat menahan diri mendominasi pertemuan warga, bahkan setelah mereka menghadiri lokakarya bertajuk “partisipasi masyarakat” sekalipun. Disinilah semua elemen program berbasis komunitas ditantang untuk membuka kebuntuan penggalian informasi dari akar rumput untuk bekal pengambilan keputusan.
Jika dalam program berbasis masyarakat “hanya itu-itu saja” yang berpendapat, maka upaya memberdayakan masyarakat yang kita dengung-dengungkan menjadi sia-sia, karena ada sejumlah elemen – yang malah merupakan kelompok sasaran – tidak tertampung aspirasinya. Mereka itu adalah Kelompok/Etnis minoritas, kalangan miskin, kelompok kurang beruntung lain, dan umumnya dalam budaya kita bahwa kaum perempuan yang menghadiri pertemuan tidak dapat berpartisipasi secara signifikan. Kenyataan tersebut telah membatasi kemungkinan pilihan dan suara mereka didengar, dan itu artinya telah meminggirkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan mengecilkan peran dan minat “peserta yang tak berpendapat” itu untuk menghadiri pertemuan pada kegiatan sejenis selanjutnya.
Dengan pola Pendidikan Orang Dewasa, kelompok perempuan dan kaum terpinggirkan lain merasa dilibatkan, hingga aspirasi mereka dapat “ditangkap” sebagai realisasi Dari-Oleh-Untuk Masyarakat yang ditandai dengan tumbuhnya rasa memiliki dari masyarakatnya.
Tentu saja untuk membuka kebuntuan keran informasi karena didominasi sekelompok orang tertentu itu, seorang yang mengklaim dirinya seorang “pemberdaya” (tepatnya seluruh elemen program berbasis komunitas) harus mempunyai strategi dan trik tertentu, tepatnya sebagai suatu seni memfasilitasi masyarakat. Tentu kemampuan ini tidak dimiliki semua orang, namun dengan berlatih dan membiasakan diri, mengapa harus menyerah?. Untuk itu kita harus peka akan gejala dan penyebab mengapa banyak orang selalu diam selama rapat atau rembug warga berlangsung. Beberapa diantaranya alasan mengapa mereka diam, sebagai berikut:
- Mereka terlalu takut untuk berbicara, terutama perempuan dan kaum terpinggirkan lain jika disatukan dalam kelompok besar, meskipun mereka merasa memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan sebagai usulan dan sanggahan.
- Mereka sudah terbiasa untuk hanya mendengarkan beberapa orang yang selalu berbicara, ini biasanya terjadi pada masyarakat tradisional yang masih homogen.
- Mungkin mereka kurang memahami bahasa yang digunakan fasilitator dan atau pemandu lain. Entah sengaja atau tidak, masih banyak diantara pemandu yang bangga menggunakan sejumlah istilah asing. Atau karena memang tidak mampu ”berbahasa masyarakat?”.
- Fasilitator dan pemandu Masyarakat lain kurang memiliki skill untuk mengatasi kendala tersebut di atas, sehingga gagal membangkitkan orang-orang yang tak bersuara untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pertemuan.
Saya masih ingat sejumlah kiat sederhana tentang sikap dan perilaku seorang pendamping masyarakat, yang kini dijadikan pegangan dasar bagi mereka yang akan menjadi pemandu inti (biasa disebut pemandu nasional) dalam program nasional pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:
- Bersikap sabar: aspek utama pendampingan adalah proses belajarnya, jika kurang sabar melihat proses yang kurang lancar lalu mengambil alih proses itu, berarti kita telah mengambil alih kesempatan belajar masyarakat, termasuk kesempatan berpendapat.
- Mendengarkan dan tidak mendominasi: karena pelaku utama adalah masyarakat, kita seyogyanya memberi kesempatan agar masyarakat aktif berpendapat, pengalihan peran dari fasilitator kepada masyarakat dapat dilakukan sedikit demi sedikit
- Menghargai dan rendah hati: hargai masyarakat dengan menunjukan minat yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka
- Mau belajar: kita tidak dapat bekerja sama dengan masyarakat apabila tidak ingin memahami atau belajar tentang mereka. Seringkali “orang luar” (pendamping masyarakat) menganggap masyarakat yang serba ketinggalan yang perlu belajar, padahal kita bisa juga belajar mengenai ‘mengapa’ sebuah masyarakat mengalami ketinggalan
- Bersikap sederajat: seringkali kita membandingkan keadaan masyarakat miskin dengan lingkungan lain yang dianggap lebih maju, hal ini perlu dihindari dengan mengembangkan sikap kesederajatan agar kita diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh masyarakat
- Bersikap akrab dan melebur: hubungan dengan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan informal, akrab dan santai, sehingga suasana kesederajatanpun tercipta. Masyarakat biasanya senang apabila kita tidak sungkan untuk melebur kedalam kehidupan mereka.
- Tidak menggurui: orang dewasa memiliki pengalaman dan pendirian, karena itu kita tidak akan berhasil apabila kita bersikap sebagai guru yang serba tahu, sebaiknya kita belajar dengan saling berbagi pengalaman, agar diperoleh suatu pemahaman yang kaya
- Berwibawa: meskipun di dalam suasana yang akrab dan santai, seorang fasilitator sebaiknya menunjukan kesungguh-sungguhan di dalam bekerja bersama masyarakat, dengan demikian masyarakat akan menghargainya
- Tidak memihak, menilai dan mengkritik: ditengah masyarakat seringkali terjadi pertentangan pendapat. Kita tidak boleh menilai dan mengkritik semua pendapat, juga tidak boleh bersikap memihak. Secara netral kita berusaha memfasilitasi komunikasi di antara pihak-pihak yang berbeda pendapat, untuk mencari kesepakatan dan jalan keluarnya
- Bersikap terbuka: biasanya masyarakat akan lebih terbuka apabila telah tumbuh kepercayaan kepada pihak luar, juga jangan segan untuk berterus terang bila merasa kurang mengetahui sesuatu, agar masyarakat memahami bahwa semua orang selalu masih perlu belajar
- Bersikap positif: kita mengajak masyarakat untuk mamahami keadaan dirinya dengan menonjolkan potensi-potensi yang ada, bukan sebaliknya mengeluhkan keburukan-keburukannya. Perlu diingat, potensi terbesar setiap masyarakat adalah kemauan dari manusianya sendiri untuk merubah keadaan
Lantas untuk mendekati hal-hal itu, berapa orang diantara kita yang tinggal dan hidup bersama masyarakat dampingannya? Apa yang harus dilakukan Fasilitator (dan semua elemennya) agar dapat meningkatkan partisipasi selama pertemuan masyarakat?
sumber : ah. http://www.rekompak.org
Agus Widodo
Zen Shinoda
kristiantobp
Menko Kesra Aburizal Bakrie, tadi pagi minggu, 08 februari 2009 melakukan kunjungan dinas ke Kabupaten Boyolali dalam rangka Serah terima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM mandiri dan launching program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Boyolali. Dalam acara itu Menteri menyempatkan untuk melihat – lihat stand pameran yang di gelar oleh pihak PNPM mandiri (perdesaan dan perkotaan) dan Bank penyedia layanan program KUR. PNPM mandiri Kab. Boyolali menampilkan hasil – hasil dari pemberdayaan masyarakat selama ini. bukti keberhasilan program PNPM mandiri juga disebutkan oleh Bupati Boyolali, setelah selama kurang lebih 10tahun dilaksanakan program ini.
Maret 2007 tanggal 26 para faskel yang berada dibawah manajemen KMW XIII Magelang dimobilisasi ke kabupaten masing-masing, termasuk Kabupaten Boyolali. Diselingi dengan kegiatan-kegiatan coaching di kantor Koordinator Kota Boyolali, Tim Sawit (demikian kami menyebut diri karena mendampingi desa-desa di Kecamatan Sawit) mulai menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Diawali dengan melakukan pemetaan sosial di delapan desa dampingan yakni Desa Gombang, Desa Manjung, Desa Kateguhan, Desa kemasan, Desa Cepokosawit, Desa Jenengan, Desa Tegalrejo serta Desa Tlawong.
