Kita Peduli Kita Bisa Atasi

INTISARI

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah aspek penting dalam mendorong tumbuhnya masyarakat desa yang mandiri, inovatif dan kreatif dalam segala aspek kehidupan. Diimplementasikannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberi peluang desa untuk menjadi daerah otonom. Sejalan dengan itu Kepala desa diharapkan menjadi salah satu actor pembangunan dalam mengkonkretisasikan kegiatan  pemberdayaan masyarakat. Masing-masing desa memiliki keunggulan dan keterbatasan dalam aspek sumber daya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Keterbatasan tersebut pada dasarnya bukan penghambat dalam mendorong masyarakat menjadi lebih berdaya dan mandiri. Untuk menuju kearah tersebut, peran pemimpin menjadi salah satu aktor penting dalam mengakomodasi berbagai kepentingan dan tuntutan masyarakat desa. Pembangunan desa lebih cenderung kepada sektor fisik dan bukan pada peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat. Kepala Desa juga belum memiliki konsep serta program pembangunan yang jelas. Mereka hanya mengandalkan legitimasi yang dimiliki. Orientasi pemberdayaan masyarakat belum sampai menyentuh pada tujuan dan fungsi dasar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat. Kemampuan kepemimpinan Kepala Desa sebagai motivator, administrator dan koordinator dalam proses pemberdayaan masyarakat juga belum berjalan optimal Perlunya peningkatan kualitas dan pengetahuan kepala desa dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan kepemimpinan sehingga dapat memberikan stimulasi kepada masyarakat, pembuatan kebijakan desa yang berorientasi kepada peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat, perlunya merubah paradigma pembangunan masyarakat desa dari orientasi pembangunan fisik menuju kepada pembangunan sektor non fisik berbentuk peningkatan kapasitas dan kemampuan intelektual masyarakat desa

Pembangunan yang Berbasis Hak Asasi Manusia dan Tujuan-tujuan Pembangunan Millennium.

Pembangunan yang berbasis hak asasi manusia menghendaki kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip, instrumen dan standar internasional hak asasi manusia, serta instrumen nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Ada perbedaan antara  human-rights dengan human-capital approaches dalam pembangunan. Human Development Report 2000 mengakui bahwa meskipun terdapat persamaan ciri-ciri antara indikator pembangunan manusia dan indikator hak asasi manusia, kedua indikator ini juga memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Secara ringkas, indikator pembangunan mengukur kemajuan menuju perkembangan serta pertumbuhan dan bukan hak. Sebuah indikator hak-hak asasi manusia adalah sebuah alat untuk menentukan hingga sejauh mana suatu pemerintah memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan undang-undang hak asasi manusia. (Audrey R, Chapman, 2003, hal 65)

Pembangunan yang berbasis hak asasi di bidang pendidikan misalnya, telah dinyatakan di dalam amanat luhur kebangsaan Indonesia Indonesia tentang hak atas pendidikan,  di dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen,  ayat (1-) bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan di dalam ayat (2) dinyatakan , “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Amanat luhur kebangsaan ini dinyatakan lebih jelas lagi  dalam pasal UUD 1945, pasal 28 C yang berbunyi : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Hak atas pendidikan ia adalah hak ekonomi, sosial dan budaya yang sekaligus merupakan hak sipil dan hak politik. Pasal 13 Kovenan Hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya 1966, menyatakan : Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara-negara tersebut sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang beabs, memajukan pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Kalau kita perhatikan dengan cermat, maka nampak dengan jelas bahwa 7 dari 8 Tujuan-tujuan Pembangunan Millennium adalah pembangunan yang berbasis Hak Asasi Manusia :

  1. 1.      Memberantas kemiskinan dan kelaparan;
  2. 2.      Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;
  3. 3.      Mendorong kesetaraan gender & pemberdayaan perempuan;
  4. 4.      Menurunkan angka kematian anak;
  5. 5.      Meningkatkan kesehatan ibu;
  6. 6.      Mengurangi penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
  7. 7.      Kelestarian lingkungan hidup;
  8. 8.      Membangun kemitraan global dlm pembangunan.

Realisasi tujuan-tujuan pembangunan millennium ini sangat berkaitan dengan realisasi hak-hak dasar dalam kehidupan manusia. Dan realisasi dari Millennium Development Goals ini telah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia yang dinyatakan dalam Sidang Umum PBB di Millennium Summit, pada bulan Desember 2000. Dan ini telah menimbulkan “state’s obligation” untuk merealisasikannya.

One response

  1. sudar

    semoga berhasil dlm mengatasi kmiskinan ……!

    7 Desember, 2011 pukul 4:38 PM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s